Header Ads

DPRD Mesuji Kritisi Cara Pemkab Tangani Pendistribusian Beras ke ASN


MesujiPost.Com |  DPRD Mesuji angkat bicara terkait pendistribusian beras petani yang kurang kepada  masyarakat Kabupaten Mesuji karena terhalang modal dan bantuan alat pengering gabah di Gapoktan, kelompok tani dan BUMDes dan masih menunggu kerjasama Rice Milling Plant (RMP) dengan Bank Penyedia Dana yaitu BANK BNI 46 yang diungkapan oleh Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji, Pariman kepada MesujiPost beberapa hari yang lalu, Anggota DPRD Mesuji sangat sedih dan menyayangkan penerimaan jatah beras dari Pemkab Mesuji yang hancur dan berkutu.

Menanggapi hal tersebut diatas, Ketua Fraksi Golkar Komisi A DPRD Mesuji, Haryati Candralela,S.sos,. MM sangat sangat menyesal dan prihatin menerima jatah beras yang hancur dan berkutu.

Dirinya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji agar bisa menanggulangi penyebab kurangnya pendistribusian beras kepada seluruh ASN Pemda Mesuji dan terlebih kepada masyarakat luas, serta bisa lebih berkualitas lagi.


" Ya saya sangat menyesal mendengar hal tersebut diatas, bagaimana bisa penyebab kekurangan pendistribusian beras petani terhadap masyarakat luas akibat kekuranganya modal dan alat pengering atau lainya seperti yang diungkapkan Kadis Ketahanan Pangan di pemberitaaan, padahal, Mesuji sudah memiliki lahan cetak sawah yang luas dan menjadi pusat pendistribusian beras, namun mendengar kurangnya pendistribusian beras kepada masyarakat Mesuji sendiri disebabkan akibat kekurangan modal atau alat pengering tersebut saya rasa sangat tidak masuk akal," ungkapnya.

Jadi konsep pemerintah daerah mesuji yang launching kemarin itu yaitu pemerintah daerah harus menyiapkan atau menyuplai gabah sebesar sekian ton dalam satu tahun untuk ASN dan perangkat daerah, jadi secara otomatis saya punya gudang, saya punya pengeringan padi, Nah, sekarang dia sudah punya belum, pengeringan padinya, gudangnya, modalnya atau hal lainya yang diperlukan, harusnya kan pemerintah daerah itu menyiapkan semuanya, maka semua panenan masyarakat luas itu tidak bisa keluar karena ditampung oleh pemerintah daerah untuk menyuplai perangkat daerah dan ASN yang ada di Pemkab Mesuji," kata Haryati.

Selain hal tersebut, Haryati berharap kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi kendala penyebab gagal panen akibat kebanjiran sawah saat musim hujan dan kekeringan sawah di saat kemarau agar dalam satu tahun petani bisa panen lebih dari 1 atau 2 kali.

" Mengingat selama ini petani padi hanya bisa panen satu kali dalam satu tahun dan hal itu disebabkan pasang surutnya air sungai, seperti disaat musim hujan air naik kepermukaan sawah sehingga menyebabkan kebajiran dan padi rusak, dan disaat air turun, sawah menjadi kekeringan, maka dari itu pemerintah daerah untuk menyikapi hal tersebut diharap bisa mengambil tindakan untuk menanggulanginya, seperti contoh perbaikan irigrasi dan saluran air," ungkapnya.

Jurnalis : Chandra Foetra S.


Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.