Header Ads

Heboh! 2 Oknum PPL Dan 1 Komisioner Panwaslu Banjar Baru Diduga Rangkap Jabatan dan Palsukan Identitas Dirinya






 MesujiPost.Com | Tulang Bawang, - Fungsi dan Tugas Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) kota, provinsi atau kabupaten dalam melaksanakan pemilihan umum Kepala Daerah sangatlah penting, karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang luber dan jurdil. Hal ini dapat kita temukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa : “Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan”.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka anggota panitia pemilihan umum haruslah netral, jujur, dan tidak berpihak kesalah satu organisasi, lembaga atau yang bersangkutan dengan lawan politik pasangan calon. Selain hal tersebut, Panwaslu  juga harus netral dan tidak merangkap jabatan dengan organisasi pemerintahan atau organisasi politik serta harus berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah panwaslu setempat yang dibuktikan dengan surat penyataan serta kartu tanda penduduk (KTP).

Ketentuan tersebut diatas diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Namun ketentuan tersebut diatas ternyata tidak membuat gentar para oknum pelaku yang masih kerap melanggarnya sebagai bagian dari pengawas pemilihan umum, seperti contoh yang terjadi di Panwaslu Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, (Lampung). Dari hasil pantauan awak media, ada dua oknum PPL Panwaslu Kecamatan tersebut yang merangkap jabatan sebagai pamong/perangkat Pemerintahan Kampung di Kecamatan Banjar Baru. Dua oknum PPL tersebut yaitu, Agus Sohib sebagai PPL sekaligus Kaur Pembangunan yang masih aktif di Kampung Karya Muni Jaya dan Dede Suhada, sebagai PPL sekaligus merangkap jabatan sebagai Badan Pengawas Kampung (BPK) yang masih aktif di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

Selain dua oknum PPL Panwaslu Kecamatan Banjar Baru yang merangkap jabatan dan masih aktif di Pemerintahan Kampung, adapun salah satu oknum Komisioner Panwaslu Kecamatan setempat berinisial ST yang diduga bukan warga penduduk wilayah Kecamatan setempat dan diduga terindikasi memalsukan dokumen identitas kependudukan dirinya yang dimana ST adalah salah satu warga Kecamatan Manggala tapi aktif sebagai Komisioner di Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

Rabu,(21/03/2018), awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Ketua Panwaslu Kecamatan setempat dan dua oknum PPL yang diduga merangkap jabatan di pemerintahan kampung tersebut di kantor Panwaslu Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

Ketua Panwaslu Kecamatan setempat saat dikonfirmasi oleh awak media membenarkan tentang identitas dua oknum PPL nya tersebut yang masih aktif di pemerintahan kampung, dirinya berharap agar legalitas kedua oknum PPL tersebut segera melepaskan atau memilih salah satu jabatanya. " Saya sudah pernah memberikan teguran secara lisan kepada dua orang PPL tersebut yang masih aktif sebagai Kaur Pembangunan dan BPK di Pemerintahan Kampung dan segera membuat surat pernyataan atau rekomendasi bukti dirinya sudah tidak aktif sebagai perangkat pemerintahan kampung secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Kampung Setempat, namun sampai saat ini belum juga dilakukan". Ungkap Taufik.



Agus Sohib dan Dede Suhada pun membenarkan dan mengakui dirinya memang masih aktif sebagai Kaur Pembangunan dan BPK di Kampungnya  masing-masing. " Iya Bang, saya memang masih aktif sebagai BPK di Kampung Mekar Indah Jaya dan sudah satu bulan aktif sebagai PPL serta sudah menerima honor sekali dari PPL Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di Kecamatan Banjar Baru ini, namun saya akan segera melepaskan legalitas saya di Pemerintahan Kampung secepatnya". Ungkap Dede dengan nada gugup.

Persyaratan dan Ketentuan pencalonan diri sebagai Panwaslu Kecamatan nomor 7, 10 dan 11sudah dijelaskan bahwa:

 7. Berdomisili di wilayah Kelurahan/Desa bersangkutan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).

10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan , dan/atau Badan Usah Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat mendaftar sebagai calon.

11. Mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Dengan adanya pemberitaan ini, diharap kepada Bawaslu Provinsi Lampung, Panwaslu Kabupaten, dan seluruh instansi yang terkait dan berwenang agar segera menindak lanjuti dan memberikan sanksi tegas kepada oknum PPL dan Komisioner Panwaslu Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang sesuai Peraturan Perundang-undangan serta Hukum yang berlaku.

Jurnalis : Chandra Foetra S.

Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.