Header Ads

Gaji Tak Dibayar, Ratusan Kepala Desa di Lampura Gelar Demo


MesujiPost.Com| Lagi, aksi demo ribuan massa terjadi hari ini. Ratusan Kepala Desa dari 23 kecamatam di kotabumi Lampung Utara mengadakan unjuk rasa di pemkab lampung utara terkait gaji kepala desa dan aparatur desa tahun 2017 hingga 2018 yang belum terbayarkan.

Masalah gaji lebih dari 5 bulan yang belum dibayarkan memaksa para aparatur desa itu tak bergeming, sebelum masalah ini dituntaskan hari ini juga.

Ribuan masa yang tergabung dalam seluruh perangkat desa di 23 kecamatan dan 232 desa mengancam akan menyegel kantor pemkab Lampung Utara.

"Kalau tidak mendapatkan titik terang pada hari ini, kami tak akan pulang. Bila perlu kita segel kantor Bupati," kata Suhaimi, sweorang pendemo.

Menurut salah satu kepala desa mulang maya, kecamatan kotabumi selatan ALWAN janji sekdakab pemda lampung utara menjamin akan di bayar tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Yang mana menurut alwan pak sekda akan menghabiskan hartanya apabila tidak di bayar oleh pemda.

Sampai berita ini di turunkan perangkat desa yang ditemui oleh asisten 3 efrizal arsyad yang mana, kata efrizal arsyad pak plt sedang berada di istana negara untuk mmeperjuangkan hak kepala desa dan aparat desa dan efrizal mengatakan banyak-banyak berdoa agar gaji perangkat desa bisa keluar.

Informasi yang diterima di lapangan, memanasnya masalah ini di karenakan pemkab lampung utara akan menggelar lelang proyek di dinas pupr, jelas rudi kepala desa abung selatan.

"Kami sedih, Pemkab lebih mementingkan lelang proyek dari pada gaji kepala desa dan perangkat desa," katanya. Padahal, anak dan istri dirumah juga perlu makan, bagaimana kalau Pemkab justru mementingkan pengusaha?

Di tempat terpisah, saat di hubungi via ponsel ketua LIPAN Gunadi mengatakan buruknya kepemimpinan pemerintahan pemkab Lampung Utara di karenakan pada awal pertemuan d aula tapis pemkab lampung utara yang di hadiri plt Bupati Sri Widodo, sekdakab lampung utara, mantan kabag hukum dan plt kadis p2ka yang mengatakan dana tersebut akan di bayarkan selama dua bulan namun sampai sekarang dana tersebut belum di bayarkan.

Menurut Gunadi, aparatur penegak hukum baik kejaksaan maupun polri seharusnya jangan tinggal diam di kemanakan dana tersebut?
"Dalam hal ini yang bertanggung jawab ialah plt sekdakab dan plt p2ka," imbuhnya.

Gunadi mengancam apabila tidak ada realisasinya, maka LIPAN akan turun ke jalan bergabung dengan aparat desa.

"Ini masalah perut rakyat, tak bisa untuk main-main," katanya.

Jurnalis : Juaini Adami

Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.