Header Ads

Bangunan Drainase Dan Pagar Tahun Anggaran 2017 Diruang Lingkup Pemda Hancur, Ini Alasan Bupati Khamami


MesujiPost.Com | Pembangunan Drainase dan Pagar diruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji tahun anggaran 2017 hancur dan terbengkalai sampai saat ini. Ironisnya, bangunan tersebut menelan dana anggaran yang sangat fantastis besar hingga ratusan juta rupiah dan masih dalam masa perawatan, namum tidak dilakukan perbaikan setelah sekian lama hancur dan roboh.

Kepala Dinas Perumahan Umum (PU) Najmul Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan whatsap nya mengatakan, untuk terkait pembangunan tersebut agar langsung saja konfirmasi ke Kadis Perumahan dan Pemukimanya.

"Silahkan konfirmasi ke Pak Lubis saja, itu dinas Perumahan dan Pemukiman, nanti gue tanyain ke beliau, itu masih masa pemeliharaan, rekanannya sudah ditegur untuk lakukan perbaikan". Ungkapnya.

Kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Lubis, saat dikonfirmasi melalu telephone seluler, Kamis (31/05/2018) mengatakan bahwa bangunan tersebut belum dilakukan perbaikan karena masih menunggu waktunya dan yang menangani proyek tersebut adalah Kepala Bidangnya.

" Ya itukan ada masa waktunya, kalau waktunya sudah habis ya sudah ngk bisa lagilah, itu proyek tahun anggaran 2017 dan pagu anggaranya saya lupa tidak ingat berapanya, kamu konfirmasi saja ke Kabid nya atas nama Made, karena dia yang menangani masalah itu, kamu temui dia saja nanti hari senin, kalau kamu ingin lengkap". Ucapnya dengan nada lantang sembari menutup telepon.

Disisi lain, Bupati Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, saat dikonfirmasi oleh mesujipost.com melalui pesan SMS di nomor selulernya, mengatakan bahwa yang menjadi alasan kenapa bangunan tersebut belum dilakukan perbaikan sampai saat ini, sedangkan masih masa perawatan adalah dana nya masih ada yang ditahan dan pihak pemborong belum melakukan perbaikan sesuai kontrak.

"Itu masih tanggung jawab pemborong, dana nya ada yang kita tahan. PPK sudah melayangkan surat dengan pemborongnya untuk segera lakukan penanganan pekerjaan wajib sesuai kontrak, kalau tidak dilakukan, perusahaan tersebut black list". Ungkap Khamami.

"Semua pekerjaan se Indonesia pasti ditahan namanya RETENSI, kalau mereka lakukan perbaikan sesuai kontrak dan Final hand over atau fho, uang retensi diberikan". Imbuhnya.

Jurnalis : Robi
Editor     : Chandra Foetra S

Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.